Korps Pasukan Khusus (Kopassus) adalah kesatuan elit dari TNI Angkatan Darat yang selama ini memiliki peran strategis dalam operasi militer khusus di Indonesia. Struktur organisasi Kopassus semula terdiri dari 3 grup, kemudian 5 grup, dan kini diperluas menjadi 6 grup. 
Pada 10 Agustus 2025, Presiden Prabowo Subianto secara resmi meresmikan pembentukan enam grup tersebut dalam upacara di Batujajar, Bandung Barat.
Selain itu, melalui Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2025 struktur Kopassus diperbarui: jabatan pimpinan ditingkatkan, komando grup ditambah, dan markas di pulau-pulau besar diperluas.

Beberapa alasan utama diperluasnya jumlah grup Kopassus adalah sebagai berikut:

• Untuk menghindari “keterpusatan” di Pulau Jawa. Kepala Dinas Penerangan TNI AD menyebut bahwa selama ini sebagian besar kekuatan elite tersentral di Jawa, sehingga perlu menempatkan unsur cepat tanggap di pulau‑pulau besar lainnya.

• Konsep “pertahanan pulau‑pulau besar” (Big Island Defence) dimunculkan sebagai kerangka struktur baru: setiap pulau besar memiliki satu grup Kopassus yang cepat digerakkan untuk merespon ancaman kedaulatan atau keamanan. 

• Memperkuat kemampuan lokal dan wilayah: dengan grup tersebar di wilayah barat, tengah, dan timur Indonesia, sinergi dengan komando daerah militer (Kodam) diharapkan lebih cepat dan efektif. 

Beberapa perubahan penting dalam struktur Kopassus adalah:

• Jabatan tertinggi di Kopassus berubah dari “Komandan Jenderal” (Danjen) menjadi Panglima Kopassus berpangkat Letnan Jenderal (bintang 3). 

• Komandan Grup (Dangrup) untuk tiap‑tiap grup dinaikkan pangkat dari Kolonel ke Brigadir Jenderal (bintang 1). 

• Lokasi markas grup baru direncanakan di berbagai pulau besar, di antaranya Kalimantan (IKN), Sulawesi, dan Papua.

Pembagian Lokasi dan Penugasan Grup

Menurut publikasi, berikut gambaran enam grup dan wilayahnya:

Implikasi Strategis

Penambahan grup ini memiliki beberapa implikasi yang penting:

• Rapid Response Regional: Dengan satuan elit ditempatkan di lokasi strategis setiap pulau besar, Kopassus bisa merespon lebih cepat terhadap ancaman separatisme, terorisme, konflik perbatasan ataupun bencana besar.

• Distribusi Beban Operasi: Sebelumnya banyak operasi tersentral di Jawa, dengan perluasan ini beban dapat tersebar ke wilayah‑wilayah lain dan kehadiran militer elite menjadi lebih merata.

• Sinergi Wilayah: Kolaborasi dengan Kodam dan aparat keamanan daerah di masing‑masing wilayah bisa meningkat karena keberadaan Kopassus lebih dekat.

• Perubahan Budaya dan Pengelolaan: Penempatan pasukan elit di lokasi baru memerlukan infrastruktur, penyediaan fasilitas, pelatihan di medan lokal dan adaptasi dengan lingkungan lokal (hutan, rawa, pegunungan, pesisir).

• Sinyal Kebijakan: Secara politik dan diplomatik, penguatan ini bisa dilihat sebagai langkah afirmatif pemerintah terhadap isu kedaulatan dan kesiapsiagaan nasional.

Tantangan yang Perlu Diperhatikan

Meskipun penambahan ini membawa banyak potensi, terdapat tantangan‑penting yang harus diperhatikan:

• Logistik dan Infrastruktur: Mendirikan markas baru di wilayah seperti Papua atau Kalimantan memerlukan investasi besar dalam fasilitas, akses, komunikasi, dukungan medis dan transportasi.

• Personel dan Latihan: Butuh perekrutan atau pemindahan personel, adaptasi latihan untuk lingkungan lokal (misalnya hutan Papua sangat berbeda dengan Jawa).

• Koordinasi Wilayah: Perlu mekanisme koordinasi yang jelas antara grup Kopassus dan Kodam, aparat sipil dan pemerintah daerah agar operasi tak tumpang tindih atau gesekan komando.

• Isu Hak Asasi dan Operasi Nyata: Kopassus memiliki sejarah operasi yang kontroversial, terutama di wilayah Papua. Penguatan di sana harus dilandasi pengawasan dan akuntabilitas yang baik agar tidak menimbulkan konflik baru atau ketegangan.

• Sustainabilitas: Menjaga kualitas satuan elit di enam lokasi berbeda memerlukan standarisasi tinggi agar tak terjadi disparitas kemampuan antar‑grup.

Penambahan menjadi enam grup Kopassus adalah langkah strategis untuk memperkuat pertahanan dan keamanan nasional Indonesia melalui konsep “pertahanan pulau‑besar”. Dengan markas tersebar di pulau Jawa hingga Papua, Kopassus siap menghadapi tantangan yang bersifat regional dan cepat. Namun, keberhasilan implementasi sangat bergantung pada logistik, koordinasi wilayah, pelatihan adaptif, dan tata kelola yang baik untuk menjaga profesionalisme dan akuntabilitas.(enbigi/echoe)

Asal-usul Pohon Beringin yang Dipindahkan ke Cilongok Tangerang Banten

Proses Pemindahan

• Pemindahan pohon ini dilakukan atas permintaan dari pihak pesantren di Cilongok.

• Pemilik pohon (atau bos yang memiliki lahan tempat pohon berdiri) memberi izin setelah dicari persetujuan terlebih dahulu. 

• Waktu pemindahan berlangsung selama sepekan, yaitu dari 21 hingga 28 September 2025. 

• Rencananya, dari 4 pohon beringin yang ada di lokasi asal, 3 pohon akan dipindah ke Ponpes tersebut. 

Kejadian Unik

Ada kejadian menarik saat saat crane yang mengangkat pohon beringin berputar dua kali tanpa operator.

Penjaga lahan, Hartono, menyebut bahwa sebelumnya pernah ada tawaran untuk menjual pohon itu agar ditanam di sebuah alun‑alun oleh pihak lain, tapi tawaran tersebut ditolak oleh pemilik pohon.

Meskipun sudah ada banyak informasi, ada beberapa hal yang belum jelas atau belum ditemukan sumbernya:

1. Umur pohon — Banyak artikel yang menyebut pohon beringin sebagai pohon besar, tapi tidak ada catatan resmi berapa tahun pohon tersebut sudah tumbuh di lahan asal.

2. Spesies pohon beringin — Belum ada konfirmasi ilmiah mengenai jenis pohon beringin (misalnya Ficus benjamina atau jenis lain).

3. Alasan spesifik memilih pohon tersebut selain karena ukurannya besar dan layak dipindahkan sebagai pohon penghijauan / peneduh di Ponpes. Apakah ada nilai historis, kultural, simbolik khusus bagi pihak pesantren atau masyarakat sekitar?

4. Cara pemindahan teknis — Rinciannya selain penggunaan crane (misalnya bagaimana pemotongan akar, persiapan media tanam di lokasi baru, perawatan pasca‑pemindahan) belum dijelaskan secara mendetail.

Pentingnya Pemindahan Pohon Besar

Secara umum, pemindahan pohon besar seperti pohon beringin bisa memiliki beberapa makna dan manfaat:

Menjaga pepohonan besar agar tetap menjadi bagian dari lingkungan binaan (seperti di lingkungan pesantren), bukan ditebang atau hilang begitu saja. Mempertahankan manfaat ekologis: pohon beringin memberikan naungan, menyerap karbon, membantu kestabilan tanah, dan menjadi habitat bagi makhluk hidup lokal. Nilai simbolik dan budaya, terutama di banyak daerah di Jawa/Banten, pohon beringin sering dianggap punya makna perlindungan, tempat pertemuan, atau sejarah lokal.(enbigi/echoe)

Cikande dan Kontaminasi Cesium‑137: Fakta, Dampak & Penanganan

Kawasan Industri Modern Cikande, Kabupaten Serang, Banten, ditetapkan sebagai kejadian khusus cemaran radiasi Cesium‑137 (Cs‑137) oleh Pemerintah Indonesia.Penetapan status ini dilakukan sebagai respons atas temuan radioaktif pada scrap metal/yang berupa logam bekas di tempat pengumpulan logam dalam kawasan industri tersebut.Kontaminasi pertama terdeteksi setelah produk udang beku asal PT Bahari Makmur Sejati (BMS) diekspor ke Amerika Serikat, yang kemudian ditolak karena adanya indikasi kandungan Cs‑137.

Status Kawasan

Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLH), Bapeten (Badan Pengawas Tenaga Nuklir), BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional), dan kepolisian telah membentuk Satgas Penanganan Radiasi Cs‑137. Kawasan Industri Modern Cikande secara resmi ditetapkan sebagai “Kejadian Khusus Cemaran Radiasi Cs‑137”.  Terdapat setidaknya 10 titik radiasi yang teridentifikasi di area ini, dengan intensitas radiasi yang berbeda‑beda, dua di antaranya telah didekontaminasi, sedangkan delapan lainnya masih dalam tahap inventarisasi dan penanganan.

Sumber & Jalur Kontaminasi

• Sumber lokal utama yang diduga adalah PT Peter Metal Technology (PMT), yang menyimpan dan memproses limbah logam bekas yang mengandung Cs‑137.

• Scrap metal terkontaminasi ditemukan di tempat pengumpulan logam bekas di kawasan industri.

• Penelusuran juga dilakukan terhadap produk udang beku, yang menjadi media deteksi awal melalui ekspor. Namun, sumber utama pencemaran dianggap bukan dari laut atau tambak, melainkan dari aktivitas logam industri darat.

Potensi Dampak Kesehatan

• Cs‑137 adalah isotop radioaktif buatan (artificial), menghasilkan radiasi pengion (ionizing radiation) yang berbahaya.

• Paparan jangka panjang terhadap radiasi pengion bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti risiko kanker, kerusakan sel, gangguan sistem organ, terutama jika radiasi masuk ke tubuh melalui pernapasan, konsumsi makanan atau kontak langsung.

• Pemerintah menyatakan akan melakukan penanganan kesehatan terhadap warga yang terdampak dan mengatur area berbahaya agar tidak dijangkau masyarakat.

Pengawasan keluar masuk kawasan industri dengan memasang Radiation Portal Monitoring (RPM). Material yang terkontaminasi tidak diperbolehkan keluar tanpa melalui proses grounding dan dekontaminasi. Pemasangan tanda larangan di area kontaminasi dan pengamanan oleh aparat terkait.

Pertanyaan & Isu yang Belum Terjawab

• Dari mana asal Cs‑137 itu masuk ke scrap metal di Cikande? Apakah impor besi bekas, alat ukur industri yang sudah usang, atau limbah dari luar negeri? Pemerintah menduga kemungkinan kontaminasi bisa datang dari luar negeri.

• Sejauh mana penyebaran kontaminasi ke lingkungan sekitar (tanah, air, tanaman, udang, dll)? Apakah terdapat pemantauan lingkungan dan makanan lokal secara berkala?

• Berapa besar dosis radiasi yang telah diterima oleh warga, dan apakah sudah melewati ambang batas aman untuk kesehatan? Ini penting untuk menentukan risiko jangka panjang.

• Bagaimana mekanisme pemulihan dan kompensasi bagi warga yang terkena dampak?

Kasus di Cikande menunjukkan bahwa radiasi Cs‑137 bukan hanya isu teoretis, tapi nyata dan berpotensi luas dampaknya jika tidak ditanggani dengan cepat dan transparan. Penetapan status kejadian khusus, pembentukan Satgas, langkah dekontaminasi, dan pengamanan areal adalah langkah‑positif. Namun pengawasan terus‑menerus, transparansi data (termasuk kebanyakan titik kontaminasi dan tingkat paparan), serta perlindungan kesehatan masyarakat sangat dibutuhkan untuk mengurangi risiko.(enbigi/echoe)