Akhirnya DPR Sahkan Omnibus Law UU Cipta Kerja

Berita Terkini·October 5, 2020

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) akhirnya mengesahkan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Keputusan ini diambil dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-7 pada Masa Persidangan I Tahun 2020-2021.

“Berdasarkan fraksi, 6 menerima, 1 menerima dengan catatan, dan 2 menolak. Mengacu pada Pasal 164, maka pimpinan dapat mengambil pandangan fraksi. Sepakat? Tok!” ujar Wakil Ketua DPR RI Azis dalam Rapat Paripurna, Senin (5/10).

Pengesahan tersebut diwarnai interupsi dari Fraksi Demokrat dan PKS. Bahkan di pertengahan rapat, Partai Demokrat memutuskan untuk keluar dari ruang rapat alias walk out.

Sementara itu, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan, dari sembilan fraksi, tujuh fraksi menyetujui RUU Cipta Kerja itu disahkan sebagai UU. Sementara dia fraksi yang menolak yaitu Fraksi Demokrat dan PKS.

“Namun seluruh fraksi dewan menaruh perhatian dan sungguh-sungguh bagaimana kepastian akan hak-hak pekerja selalu menjadi perhatian, menjadi perjuangan dalam proses pengambilan keputusan dalam tingkat panja,” jelasnya.

Berikut Poin-Poin Kesepakatan DPR dan Pemerintah

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, RUU Cipta Kerja dapat mendorong debirokratisasi. Sehingga pelayanan pemerintahan akan lebih efisien, mudah, dan pasti, dengan penerapan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) dan penggunaan sistem elektronik.

“Yang lebih penting adalah manfaat yang akan didapat masyarakat setelah berlakunya UU Cipta Kerja,” kata Airlangga dalam keterangannya, Senin (5/10).

Dia melanjutkan, RUU Cipta Kerja akan mampu meningkatkan perlindungan kepada pekerja. Misalnya adanya kepastian dalam pemberian pesangon.

“Dalam pemberian pesangon, pemerintah menerapkan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dengan tidak mengurangi manfaat JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja), JKm (Jaminan Kematian), JHT (Jaminan Hari Tua), dan JP (Jaminan Pensiun) serta tidak menambah beban iuran dari pekerja atau pengusaha,” tegasnya.

Selain itu, nantinya juga ada Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang dilakukan oleh pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini dilakukan dengan tidak mengurangi manfaat JKK, JKm, JHT, dan JP serta tidak menambah beban iuran dari pekerja atau pengusaha.

Dalam pengaturan jam kerja yang khusus untuk pekerjaan tertentu yang sifatnya tidak dapat melakukan jam kerja yang umum yang telah diatur dalam UU Ketenagakerjaan, akan memperhatikan trend pekerjaan yang mengarah kepada pemanfaatan digital, termasuk untuk Industri 4.0 dan ekonomi digital.

Airlangga juga menyatakan, jika persyaratan PHK tetap mengikuti persyaratan yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan. RUU Cipta Kerja juga tidak menghilangkan hak cuti haid, cuti hamil yang telah diatur dalam UU Ketenagakerjaan.

Sedangkan bagi pelaku usaha, disebut Airlangga akan mendapat manfaat yang mencakup kemudahan dan kepastian dalam mendapatkan perizinan berusaha, dengan penerapan perizinan berbasis risiko dan penerapan standar.

Pemberian hak dan perlindungan pekerja/buruh dapat dilakukan dengan baik, akan meningkatkan daya saing dan produktivitas. Bahkan pelaku usaha juga akan mendapatkan insentif dan kemudahan, baik dalam bentuk insentif fiskal maupun kemudahan dan kepastian pelayanan dalam rangka investasi.

“Selain itu, adanya ruang kegiatan usaha yang lebih luas untuk dapat dimasuki investasi dengan mengacu kepada bidang usaha yang diprioritaskan Pemerintah,” kata Airlangga.

Pelaku usaha juga mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang cukup kuat dengan penerapan ultimum remedium yang berkaitan dengan sanksi. Di mana pelanggaran administrasi hanya dikenakan sanksi administrasi, sedangkan pelanggaran yang menimbulkan akibat K3L (Keselamatan, Keselamatan, Keamanan, dan Lingkungan) dikenakan sanksi pidana.

Poin-Poin yang Ditolak Buruh

Pertama, RUU Cipta Kerja menghapus upah minimum kota/kabupaten (UMK) bersyarat dan upah minimum sektoral kota/kabupaten (UMSK). Sedangkan KSPI menilai UMK tidak perlu diberikan syarat karena nilai UMK yang ditetapkan di setiap kota/kabupaten berbeda-beda.

Seharusnya, kata buruh, penetapan nilai kenaikan dan jenis industri yang mendapatkan UMSK dilakukan di tingkat nasional.

Kedua, pemangkasan nilai pesangon dari 32 bulan upah menjadi 25 bulan, di mana 19 bulan dibayar pengusaha dan enam bulan dibayar BPJS Ketenagakerjaan.

Ketiga, perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang menyatakan tidak ada batas waktu kontrak atau kontrak seumur hidup.

Keempat, karyawan kontrak dan outsourcing seumur hidup, yang menurut KSPI bakal menjadi masalah serius bagi buruh. Sebab masih belum jelas nantinya siapa pihak yang akan membayar Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) untuk karyawan kontrak dan outsourcing.

Kelima, jam kerja yang eksploitatif atau tanpa batas jelas dinilai merugikan fisik dan waktu para buruh .

Keenam, penghilangan hak cuti dan hak upah atas cuti. Protes ini juga disampaikan oleh Komisi Nasional (Komnas) Perempuan yang menyebut salah satu pasal di klaster ketenagakerjaan menyebutkan secara jelas bahwa perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk membayar upah buruh perempuan yang mengambil cuti haid secara penuh

Ketujuh, terancam hilangnya jaminan pensiun dan kesehatan karena adanya kontrak seumur hidup.

Sumber: Kumparan.com

Penambahan Struktur Kopassus Menjadi Enam Grup

Korps Pasukan Khusus (Kopassus) adalah kesatuan elit dari TNI Angkatan Darat yang selama ini memiliki peran strategis dalam operasi militer khusus di Indonesia. Struktur organisasi Kopassus semula terdiri dari 3 grup, kemudian 5 grup, dan kini diperluas menjadi 6 grup. Pada 10 Agustus 2025, Presiden Prabowo Subianto secara resmi meresmikan pembentukan enam grup tersebut dalam upacara di Batujajar, Bandung Barat. Selain itu, melalui …
Inilah Yang Jadi Penyebeb Meninggalnya Titiek Puspa

Titiek Puspa, penyanyi dan aktris senior Indonesia, meninggal dunia pada Kamis, 10 April 2025, pukul 16.25 WIB di Rumah Sakit Medistra, Jakarta. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi industri hiburan tanah air. Perjalanan Kesehatan Sebelum Meninggal Pada tahun 2009, di usia 73 tahun, Titiek Puspa didiagnosis menderita kanker serviks stadium lanjut. Ia menjalani pengobatan intensif di …
Syarat Penerima BSU 2022 Rp 600 Ribu, Disalurkan Lewat 5 Bank dan Kantor Pos

Syarat Penerima BSU 2022 Rp 600 Ribu, Disalurkan Lewat 5 Bank dan Kantor Pos Berikut ini syarat penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 Rp 600 ribu yang dikabarkan cair September ini, cek apakah anda memenuhi kriteria. Kementerian Ketenagakerjaan resmi menerbitkan kriteria syarat penerima BSU 2022 sebesar Rp 600 ribu. Syarat penerima BSU 2022 itu diatur dalam Peraturan …
Telah Meniggal Dunia Master Taekwondo Banten Sbmnim Yusuf

Telah Meniggal Dunia Master Taekwondo Banten Sbmnim Yusuf pada hari kamis 15 Juli 2021 dirumah sakit EMC Cipondoh Tangerang karena terpapar covid. Master yusuf merupakan salah satu penguji nasional Senior dan Pengurus Pengprov TI Banten dan saat ini menyandang Dan VI Kukiwon. Banyak ucapan belasungkawa yang disampaikan baik dari dunia beladiri khususnya Taekwondo dan dari …
Latihan Bersama Pelatih Taekwondo Kota Tangerang Minggu 27 September 2020

Dimasa Pandemi covid-19 saat ini segala kegiatan di batasi dan ini tujuanya adalah untuk menghambat penyebaran covid-19 yang akhir2 ini meningkat sehingga Pemerintah Propinsi Banten menerapkan kembali PSBB. Sejak di berlakukanya PSBB akibat dari merebaknya COVID-19 Kegiatan Latihan olahraga di Kota Tangerang dan daerah2 lain Terutama Cabang olahraga Taekwondo Hampir merata tidak ada kegiatan, sehingga …